Insiden Atmajaya: Siapa bertanggung jawab?

Kerusuhan lagi-lagi terjadi, kali ini di depan gerbang kampus UNIKA Atmajaya dan di di depan gedung DPR-RI. Kalo sudah begini siapa yang mau bertanggung jawab? Kendaraan dinas kementrian riset dan teknologi menjadi salahsatu korban amuk massa pada aksi menolak kenaikan harga BBM kemarin.

Sedih, jujur aye pribadi sedih. Terlebih setelah ada kabar mengenai meninggalnya sdr. Maftuh (mahasiswa UNAS) yang bolehjadi akibat pemukulan yang dilakukan oknum polisi. Kebetulan dia mengidap penyakit melemahnya kekebalan tubuh (HIV/AIDS), sehingga sulit untuk melakukan pertolongan.

Insiden atmajaya, menjadi sebuah catatan panjang tentang beragam hal. Kalo mas Arul beberapa waktu lalu menuliskan mahasiswa dipandang sebelah mata. Rasa-rasanya kian terkaburkan saja masyarakat akan memandang peran mahasiswa sebagai insan perubahan dan generasi harapan.

Kenaikan harga BBM memang masih menyisakan kemelut, dalam hal ini dituntut keseriusan dan keterbukaan pemerintah. Tanpa bermaksud terus menerus menyalahkan pemerintah, namun bagaimanapun Indonesia saat dibawah kepemimpinan Mas SBY dan Mas JK. Segala kebijakan yang menjadi petaka rakyat banyak tentu tak lain adalah juga tanggung jawab dua Mas-Mas tadi.

Keseriusan pemerintah semestinya bisa terlihat dalam upaya penghematan anggaran pembelanjaan negara untuk kegiatan tak penting, terutama perjalanan dinas para pejabat ke luar negeri. Baik dari tingkat rt-rw maupun tingkat menteri ataupun anggota dewan yang mentereng. Juga kegiatan seremonial seperti Indonesia Bisa, yang lebih terkesan sebagai ajang nostalgia Mas SBY dengan para anakbuahnya. Sedangkan di sisi lain masih terdengar jeritan Daeng Basse yang mati menahan lapar, karena untuk membeli beras saja mereka tak mampu.

Lantas apakah salah jika kami kecewa padamu, Mas? Sekali lagi kami tidak ingin menyalahkan Mas, kami coba menawarkan solusi. Tapi telinga Mas masih terlampau jauh dari jeritan kami, kecuali penasihat Mas yang sekali nyahut langsung didengar. Maklum kami memang bukan ‘orang dekat’ Mas-mas. Kalo Munarman berani menepati janjinya, mana janji Mas? Harga BBM tetep naek, harga pendidikan juga ikut naik, sedangkan PHK dimana-mana. Bohong itu prosentase kemiskinan berkurang, kecuali benar banyak orang miskin mati kelaparan. Beratus-ribu orang berprofesi pengemis, sebuah pekerjaan yang jauh dari semangat “bersama kita bisa” dulu yang Mas-mas tawarkan jaman kampanye.

Sudah saatnya Mas-mas lebih peka, menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia itu mudah.

di negara demokrasi seorang presiden atau perdana menteri memerintah atau menjalankan kekuasaannya berdasarkan undang-undang (rule by laws). Dan undang-undang tersebut sebagian besar sudah ada tersedia semuanya. Jadi aturan dan koridor-koridornya untuk menjalankan pemerintahan sudah jelas! Bahkan juga para pembantu, penasehat, dan anggarannya, termasuk anggaran untuk dirinya!

Sehingga yang diperlukan oleh seorang presiden hanyalah pengetahuan terhadap semua undang-undang tersebut (dan semuanya ini bisa dibaca) dan kemudian menjalankannya dengan penuh ikhlas, tulus, dan lurus! Pertama, ikhlas, artinya menjalankan undang-undang tersebut tanpa pamrih. Kedua, tulus artinya semata-mata bekerja untuk rakyat, bangsa dan negara. Jangan pernah berpikir akan memperkaya diri dan keluarganya. Singkatnya lebih baik dikatakan pelit oleh saudara atau temannya sendiri daripada melanggar undang-undang. Dan ketiga, lurus, artinya patuh pada teks dan semangat undang-undang serta tidak coba-coba menipu, melanggar, dan mencederai undang-undang tersebut. Betapa sangat sederhananya! Menjadi kompleks dan tidak sederhana karena tidak ikhlas, tidak tulus, dan tidak lurus!

(Hajriyanto, Anggota DPR-RI dari Fraksi Golkar)

Mas mesti sadar, mas terpilih karena dipilih. Bukan tiba-tiba menjadi Presiden dan Wapres begitu saja. Selama ada jeritan kelaparan, maka di sana keseriusan Mas-mas kami nilai kurang. Maafkan kami, jika kemudian terkesan menyalahkan.

Mahasiswa dan pergerakannya akan selalu hidup. Karena kelangsungan nafas bangsa ini ada di tangan mahasiswa. Meski dua insiden terakhir (di sekitar kampus UNAS dan Atmajaya) sungguh mencoreng orisinalitas dan idealisme mahasiswa sebagai insan intektual. Sungguhpun apa yang dilakukan dengan tujuan yang baik namun melalui cara yang salah tetaplah salah. Tidak ada pembenaran bahwa suatu aksi harus anarkis, bakar membakar atau lempar batu. Penyaluran aspirasi melalui jalan demonstrasi tentu ada konsekuensi, yakni tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Terlebih kawan-kawan berada di ruang publik. Tidak mungkin kita bangun moral bangsa Indonesia dengan moralitas buruk yang kita pertontonkan di hadapan masyarakat. Jika sudah begini, kita tidak bisa dinilai lebih baik daripada pemerintah yang arogan.

Kepolisian juga dituntut lebih tegas dan mawas diri. Emosi jangan dibawa ke tempat bertugas, perlu latihan kesabaran dalam pelayanan. Mahasiswa dan masyarakat tak membenci kawan-kawan di kepolisian, mereka hanya tak sudi jika Polisi harus berpihak pada arogansi pemerintah. Polisi mesti bisa bersikap kooperatif, ke depankan para perwira ahli negosiasi untuk berdiskusi dengan kami. Jangan kawan-kawan samapta yang dilatih untuk mengambil ‘tindakan’, tanpa banyak bicara. Kemudian sikap adil dan berimbang tetap perlu diusung. Contoh kasus Insiden di UNAS, berikan ‘tindakan’ pada para oknum yang tidak bertanggung jawab di tubuh kepolisian. Kasus Insiden di Silang Monas, tunjukkan bahwa hukum berlaku bagi setiap warga negara. Tangkap oknum-oknum dibalik aksi AKKBB, mereka juga memiliki tanggung jawab atas insiden tersebut.

Masyarakat, jangan mudah terprovokasi oleh media massa. Tugas media memang memberitakan, meski kadang kurang seimbang. Sebagai bagian dari masyarakat, mari kita bersikap lebih cerdas. Semoga Kejuaraan Piala Eropa 2008 tidak sampai hati menghapus ingatan tentang Daeng Basse, dan ‘Daeng Basse’ lainnya.

Bagaimanapun sinergi yang kita perlukan bukan kerusuhan ataupun tindakan kekerasan lainnya.

ditulis oleh: Muhammad Rijal ARS (Ketua BEM POLBAN 2006/2007)

*foto diambil dari detik.com