Cerita Tata Krama Politik

Belajar dari partai demokrat, bagaimana bertata krama di politik nyang buruk. Dari kompas, sedikit berbagi.

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Tata krama komunikasi politik Partai Demokrat dipertanyakan. Pengambilan keputusan secara sepihak oleh Partai Demokrat dalam menentukan calon wakil presidennya mengecewakan partai-partai pendukungnya.

Setidaknya, kekecewaan itu yang tersirat seusai pertemuan antara petinggi partai dari kalangan Sekjen antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Nikko, Selasa (12/5).

“Yang kami perhatikan adalah pola pengambilan keputusan yang diberitahukan, tapi kita tidak tahu konsideritasnya seperti apa,” tutur Sekjen PKS Anis Matta seusai pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam.

Anis mengaku menerima pemberitahuan mengenai keputusan SBY meminang Boediono, Senin (11/5) sore. Sebelumnya, tidak ada pembicaraan sedikit pun dalam komunikasi bilateral antara Demokrat dan PKS mengenai nama Boediono.

Anis juga secara tiba-tiba menerima pengunduran secara sepihak rencana penandatanganan piagam koalisi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pemberitahuan ini kembali mengejutkannya. Anis mengaku sangat menyayangkan sikap Demokrat ini.

“Cita-cita mendukung koalisi yang kuat tidak bisa tercapai kalau keputusan diambil sepihak,” tutur Anis. Hakam Naja dari PAN menuding dengan terus terang bahwa ada persoalan tata krama politik dalam permasalahan ini. “Dalam politik itu kan harus saling mengapresiasi, harus saling menghormati. Kita kan punya gerbong yang sangat panjang. Bagaimana kita menjelaskan ke konstituen kalau kita tidak dilibatkan,” keluh Hakam Naja.

Namun, keduanya belum bisa mengatakan bahwa mereka tak akan berkoalisi dengan Demokrat ke depannya. Keputusan akhir ada di tangan para pimpinan partai di atas mereka dalam pertemuan berikutnya