Kasus BLBI, Sebuah Agenda yang Tertunda

Agak sulit memang memahami cerita satu ini, sebagaimana penulis sadari kapabilitas penulis juga tidak begitu memadai. Namun demikian, cerita ini semoga menambah khazanah pengetahuan kita bersama tentang kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kasus BLBI pertama kali mencuat ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan hasil auditnya pada Agustus 2000. Laporan itu menyebut adanya penyimpangan penyaluran dana BLBI Rp 138,4 triliun dari total dana senilai Rp 144,5 triliun. Di samping itu, disebutkan adanya penyelewengan penggunaan dana BLBI yang diterima 48 bank sebesar Rp 80,4 triliun. (Sumber: Tempo)

Sumber lain mengatakan dimulai ketika laporan audit kinerja pada Bank Indonesia (BI) per 17 Mei 1999 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 1999 oleh BPK. Dalam laporan tersebut BPK mengungkapkan jumlah BLBI yang telah disalurkan oleh BI kepada bank penerima telah mencapai Rp 164.536,10 Miliar dan jumlah BLBI yang tidak layak dialihkan kepada pemerintah sebesar Rp 80,24 triliun. (Sumber: Indonesian Corruption Watch (ICW))

Adapun dokumen lengkap terkait kasus ini hasil analisis ICW dapat di download disini.

Saya pribadi tidak begitu peduli awalnya, mengingat saat itu saya masih duduk di bangku SMP. Akan tetapi, menjadi menarik ketika saya telah banyak berinteraksi dengan dinamika pergerakan mahasiswa. Di balik kasus ini tersimpan “hantu gentayangan” yang telah merampas hak-hak hidup masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Ya, ada aroma korupsi.

Anda tentu tahu berita terhangat tentang penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan. Ya, penangkapan Beliau memang belum dikaitkan dengan kasus BLBI. Tapi, Urip adalah ketua Tim 35 Kejaksaan Agung yang menangani penyelidikan kasus dana BLBI. Penangkapan Urip itu hanya berselang dua hari, setelah Kejaksaan Agung mengumumkan penghentian penyelidikan kasus BLBI dengan obligor Anthoni Salim (mantan pemilik PT Bank Central Asia) dan Sjamsul Nursalim (mantan pemilik PT Bank Dagang Negara Indonesia). (sumber: pikiran-rakyat)

Titik pentingnya adalah bahwa perlu adanya pembenahan internal di kalangan aparatur penegak hukum. Karena tidak bisa tidak, pemberantasan korupsi harus senantiasa beriring sejalan dengan aparatur yang bersih.

Semoga mencerahkan. (bangzenk)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Quote of The Day

Just because you can’t do everything doesn’t mean you shouldn’t do something.
(Earl Nightengale)
Visit Zenk's Life

Nyang Gi Baca Cerita

web stats

Kategori Cerita

Cerita Lama

Cerita Stats

  • 637,137 Orang-orang Baik

%d blogger menyukai ini: