Cerita Hemat ala Ketua MPR

Cerita Hemat ala Ketua MPR Berbagi Cerita beberapa waktu ini banyak cerita tentang ekonomi negeri kita. Semoga ada baiknya buat para pembaca. Terima kasih juga telah rajin berkunjung (hits perhari berbagi cerita: ~300-400/day)

Siapa yang tak kenal Hidayat Nur Wahid, sosok bersahaja yang saking sahajanya jika kita berpapasan dengannya tak akan pernah mengira bahwa dia adalah sosok pengemban amanah tertinggi di Majelis Permusyaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI).

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup hemat untuk menghadapi dampak krisis global yang diprediksi semakin berat pada 2009. Apa yang dia sampaikan tentu juga mesti dia jalankan, begitulah.

Bagi sebagian pejabat, hidup bersahaja bisa jadi merupakan sebuah kebiasaan. Itulah kebiasaan yang hendak ditularkan oleh Hidayat Nur Wahid (HNW), Ketua MPR kita. Ia bukan tak tahu nikmatnya naik Volvo atau tidur di penthouse. Dia tidak sedang berkampanye antikemewahan. Yang dia tolak adalah menggunakan uang publik untuk bermewah-mewah. Kalau itu uang sendiri, ya monggo wae.
pk-sejahtera.org

“Sejak sekarang pola hidup sederhana, hemat, tidak mewah-mewahan, tidak hura-hura, dan tidak menghambur-hamburkan uang sudah harus direalisasikan. Karena ke depan tidak mudah untuk menghadapi dampak krisis. Kalau pola hidup seperti itu, bila kita terkena musibah PHK, kita sudah punya antisipasi. Selain itu sikap menabung harus dibiasakan,” papar Hidayat seusai ibadah shalat Jumat di Gedung DPR, Jumat (5/12).
kompas.com

Gerakan ekonomi berhemat ala ketua MPR-RI ini jangan sekedar dipandang sebagai suatu upaya penghematan anggaran, tapi lebih jauh lagi dan yang paling penting adalah proses pelibatan moral dalam kebijakan publik.

Bagaimana menurut Anda? Mau tau apa kata ekonom?

Gerakan moral HNW ditilik dari pendapat para ekonom, setidaknya memiliki tiga dimensi. Dimensi yang pertama dan yang paling mudah dipahami publik adalah penghematan anggaran pemerintah. Secara matematika sederhana, misalnya anggaran untuk mobil dinas dan biaya perjalanan dinas bisa ditekan habis, atau contoh lain yang sering kita temukan segelintir birokrat mengadakan rapat di hotel bintang lima padahal di kantornya terdapat fasilitas rapat berstandar internasional, penghematan yang terjadi tidaklah signifikan pada kenyataannya jika dibandingkan dengan total anggaran nasional (baca: APBN). Namun, dampak tidak langsungnya justru mungkin jauh lebih besar.

Penghematan yang dilakukan tidak hanya untuk fasilitas jabatan, tapi secara lebih luas lagi bisa diadopsi sebagai program penghematan di berbagai bidang. Inilah yang dalam istilah ekonomi disebut efisiensi anggaran. Anggaran dikatakan efisien jika setiap aktivitas dibiayai dengan prinsip the least possible cost.

Dimensi yang kedua dan yang paling penting adalah social opportunity cost. Landasan moral yang paling berharga dan menarik untuk disimak dari pernyataan HNW adalah bahwa perekonomian negara belum sepenuhnya pulih sehingga sewajarnya anggaran lebih diprioritaskan untuk mengatasi permasalahan pokok ekonomi, terutama pengangguran dan kemiskinan. Di sini HNW berbicara dari kacamata moral.

Melalui konsep ini, kita bisa mengukur sejauh mana korban sosial yang ditimbulkan akibat suatu kebijakan tertentu. Contohnya, katakanlah negara mengalokasikan anggaran untuk suatu kegiatan tertentu, kita bisa mengukurnya sebagai kesempatan yang hilang untuk pengentasan rakyat miskin. Andaikata ada anggaran yang dialokasikan untuk membiayai sebuah even macam peringatan 100 tahun kebangkitan nasional lalu yang besar-besaran (baca: pemborosan uang rakyat) atau proyek adalah Rp 100 miliar, sedangkan biaya untuk mengentaskan satu keluarga miskin adalah Rp 1 juta, biaya proyek tersebut tentu ekuivalen dengan pengentasan 100 ribu keluarga miskin.

Melalui analogi seperti ini, jika manfaat dari proyek ini kurang dari manfaat program pengentasan rakyat miskin bagi 100 ribu keluarga, proyek itu bisa dianggap kurang bermanfaat secara sosial. Jika semua penyelenggara negara berpikir dan bertindak dengan menggunakan framework seperti di atas, negara ini akan memiliki birokrat yang punya tanggung jawab sosial yang teguh. Setiap keputusan dan kebijakannya akan selalu dilandasi oleh pemikiran mengenai dampak sosial dari kebijakan tersebut.

Jika birokrat telah memiliki moral sosial seperti ini, tak perlu lagi ada KPK. Tidak usah lagi berpolemik mengenai pemberantasan korupsi dan berbagai bentuk kebocoran. Akuntabilitas sosial memang merupakan inti dari penyelenggaraan negara yang bersih.

Dimensi yang ketiga adalah efektivitas anggaran. Dalam hal ini, prioritas anggaran tidak hanya menyangkut mana yang lebih penting dan mana yang dapat lebih memberikan manfaat sosial, tapi juga menyangkut bagaimana setiap rupiah dari anggaran tersebut digunakan semaksimal mungkin untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan. Bahasa sederhananya: dengan anggaran yang serba terbatas, bagaimana kita bisa secara maksimal memecahkan permasalahan bangsa ini, dari masalah kemiskinan dan pengangguran sampai masalah ancaman disintegrasi bangsa.

Contoh, dari hasil penelitian INDEF pengadaan utang luar negeri dalam beberapa kurun waktu terakhir ternyata tidak memberikan peningkatan dalam perekonomian negara kita. Kita telah masuk ke perangkap utang.

Jangan hanya memandang hal ini sebagai propaganda politik ala PKS belaka, meski demikian kita sangat membutuhkan propaganda positif. Apa pun bentuknya, dan sekecil apa pun dampaknya. Saatnya kita mulai berhemat, seperti kata Aa Gym dengan 3M-nya. Mulai dari diri sendiri, Mulai dari hal yang kecil dan Mulai saat ini!!.

Semoga bermanfaat.
Diambil dari berbagai sumber.
Foto: Kompas.Com

written by bangzenk at Berbagi Cerita

3 Responses to “Cerita Hemat ala Ketua MPR”


  1. 1 el-man Desember 11, 2008 pukul 3:04 pm

    Hidup sederhana memang harus diterapkan oleh semua orang. Yang terpenting adalah kita harus kenal dan paham diri kita sendiri. Kalau kita kenal diri kita sbg orang kaya, hendaknya kita harus bisa bersikap sebagai orang kaya yang sadar akan tanggung jawabnya akan titipan hajat orang miskin. Sedang kalau sadar bahwa kita termasuk golongan orang miskin maka kita hendaklah terus berusaha dan tawakal tidak mengeluh apalagi melirik milik orang lain. Ilmu yang kita miliki membawa konsekwensi bahwa kita bertanggung jawab pada solusi atas permasalahan kita dan orang lain. Sebagai manusia yang tak luput dari salah dan dosa hendaklah mau dan mampu untuk meminta maaf dan melakukan perbaikan. Jabatan publik yang kita dapatkan memberi ruang seluas-luasnya untuk melayani dan menebar kebaikan pada sesama. Orang tua sadar akan hak dan keawajiban sebagai orang tua, begitu pula anak, suami atau istri. Alangkah indahnya hidup ini.

  2. 2 bangzenk Desember 11, 2008 pukul 3:19 pm

    @kenyataannya,
    kebanyakan publik figur yang muncul di permukaan kancah perpolitikan di negeri ini adalah mereka yang tidak “tampak indah” di mata kehidupan.

    entah lewat ketidakharmonisan rumahtangganya, kelakuan bejatnya, penyelewengan harta dan jabatannya, dsb.

    begitulah, kenyataan hidup yang harus kita telan..

    meski diluar sana sebenarnya banyak orang-orang seperti pak hidayat nur wahid ini.

    salamhangat.


  1. 1 Cerita Situs Parpol PEMILU 2009 « Berbagi Cerita.. Lacak balik pada Desember 6, 2008 pukul 4:00 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Quote of The Day

Just because you can’t do everything doesn’t mean you shouldn’t do something.
(Earl Nightengale)
Visit Zenk's Life

Nyang Gi Baca Cerita

web stats

Kategori Cerita

Cerita Lama

Cerita Stats

  • 636,712 Orang-orang Baik

%d blogger menyukai ini: