UN Tetap Dilaksanakan, FPKS Nilai Pemerintah Langgar UU Sisdiknas

Meski mendapat kecaman dari berbagai pihak, pemerintah bersikeras akan melaksanakan Ujian Nasional (UN). Fraksi PKS menilai langkah pemerintah tersebut telah melampaui batas kewenangannya.

“Jadi jelas bahwa pemerintah dalam hal ini Mendiknas telah melampaui batas kewenangan dan melanggar UU Sisdiknas. Pemerintah juga telah melanggar peraturannya sendiri pada PP No. 19 tahun 2005 yang menyatakan bahwa ujian nasional bukan satu-satunya penentu kelulusan peserta didik,” kata Ketua Poksi X FPKS Ahmad Zainudin dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (12/1/2010) malam.

Anggota Komisi X dari FPKS ini menyatakan, pemerintah telah melewati batas kewenangannya. Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 Pasal 58 ayat 1 menyatakan bahwa ‘Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”. Sementara itu, ayat 2 menyatakan, “Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala…. ”

Menurut anggota DPR Dapil Jakarta Timur ini, implikasi pelaksanaan UN telah banyak memakan korban. Berbagai persoalan mulai dari praktek kecurangan yang dilakukan oleh peserta didik dan oknum pendidik, beban psikologis peserta didik, carut-marutnya distribusi materi UN hingga adanya pelanggaran prosedur.

“Bahkan sampai pada taraf keputusasaan peserta didik untuk hidup. Tentu ini dampak buruk yang tidak kita inginkan,” ujarnya.

Meski UN tetap dilaksanakan, Zainudin mendesak pemerintah agar sungguh-sungguh menyelenggarakan UN secara kredibel dan akuntabel guna memperoleh hasil evaluasi belajar yang benar-benar murni tanpa adanya kecurangan dan rekayasa.

“Saya kira ke depan pemerintah wajib membenahi sistem evaluasi peserta didik dan memperhatikan kondisi objektif kualitas pendidikan di berbagai daerah. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pelaksanaan UASBN atau EBTANAS dengan soal yang proporsional,” tandasnya.

3 Responses to “UN Tetap Dilaksanakan, FPKS Nilai Pemerintah Langgar UU Sisdiknas”


  1. 1 Asrul Agustus 12, 2010 pukul 10:59 pm

    Yang namanya Pemerintah… apa seh yang gak dilanggar

  2. 2 Penghemat BBM Januari 20, 2011 pukul 1:16 am

    Sangat SEPAKAT kalau UN seharusnya diTIADAkan , Selain Melanggar UU, juga sangat TIDAK ADIL apabila keLULUSan hanya dinilai dari UN saja, APA GUNANYA DONG nilai ulangan/rapor anak2 sekolah dari kelas 1 sd 3 SMA.


  1. 1 Tulisan yang dikaitkan ‘UN’ « prihandikaindra Lacak balik pada Desember 10, 2011 pukul 5:32 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Quote of The Day

Just because you can’t do everything doesn’t mean you shouldn’t do something.
(Earl Nightengale)
Visit Zenk's Life

Nyang Gi Baca Cerita

web stats

Kategori Cerita

Cerita Lama

Cerita Stats

  • 637,137 Orang-orang Baik

%d blogger menyukai ini: